Gerindra Demak Minta Dugaan Penyadapan Prabowo Diusut Tuntas, Desak Polri Ungkap Aktor Intelektual
DEMAK – DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak meminta aparat kepolisian mengusut secara menyeluruh dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto. Penanganan perkara tersebut diharapkan dilakukan secara profesional dan transparan, termasuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak, H. Maskuri, menyayangkan dugaan tindakan penyadapan tersebut. Ia menilai persoalan itu bukan sekadar menyangkut privasi Prabowo sebagai individu maupun pimpinan partai, tetapi juga berkaitan dengan keamanan negara mengingat posisinya sebagai kepala negara.
“Sebagai warga negara dan pimpinan Partai Gerindra di Demak, kami sangat menyayangkan tindakan seperti itu. Penyadapan terhadap Presiden dapat mengganggu privasi sekaligus berpotensi membahayakan negara apabila informasi yang bersifat rahasia sampai bocor kepada pihak lain,” kata Maskuri.
Menurut Maskuri, penyadapan harus dilakukan berdasarkan dasar hukum dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan tindakan penyadapan yang tidak sesuai ketentuan, pihak yang bertanggung jawab harus diproses secara hukum.
Ia pun meminta Polri mengusut perkara tersebut tanpa tebang pilih. Tidak hanya mengungkap pelaku di lapangan, penyidik juga didorong menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual serta motif di balik dugaan tindakan tersebut.
“ Kami meminta Polri mengusut sampai tuntas siapa aktor intelektual di balik penyadapan itu beserta motifnya. Jika tindakan tersebut terbukti tidak dibenarkan undang-undang, harus ada penindakan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun pelakunya,” tegasnya.
Maskuri menambahkan, pengusutan hingga tuntas diperlukan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Selain memberikan kepastian hukum, langkah tersebut juga menjadi bentuk perlindungan terhadap hak privasi dan keamanan negara.
Ia menegaskan, segala bentuk tindakan yang melanggar hukum dan merampas hak orang lain tidak boleh dibiarkan. Karena itu, penanganan persoalan tersebut diharapkan tetap berjalan melalui mekanisme hukum agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Terkait dinamika internal partai, Maskuri menjelaskan bahwa DPP Partai Gerindra tidak memberikan instruksi khusus kepada pengurus daerah mengenai dugaan penyadapan tersebut. Arahan yang diterima lebih menitikberatkan pada upaya menjaga stabilitas dan ketenteraman di wilayah masing-masing.
“Terkait sikap organisasi, DPP Partai Gerindra tidak memberikan arahan khusus kepada pengurus daerah mengenai dinamika dugaan penyadapan tersebut. Instruksi yang diterima lebih menekankan agar seluruh kader menjaga stabilitas dan ketenteraman di wilayah masing-masing,” tukasnya.
Ia menyebutkan, kader Gerindra di daerah tetap menjalankan kegiatan organisasi sebagaimana biasanya. Sementara itu, persoalan dugaan tindak pidana sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum agar ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak tengah mempersiapkan agenda konsolidasi organisasi yang direncanakan berlangsung pada pertengahan November 2026. Kegiatan tersebut akan diikuti jajaran pengurus, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara hingga pengurus ranting.
Konsolidasi tersebut ditujukan untuk memperkuat struktur dan kelembagaan partai di tingkat daerah. Selanjutnya, Gerindra Demak juga merencanakan lokakarya pemenangan pemilu pada awal 2027 sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.
“Setelah itu, partai merencanakan lokakarya pemenangan pemilu pada awal 2027. Agenda tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029,” katanya.
Maskuri menegaskan, agenda penguatan organisasi tetap berjalan tanpa mencampuri proses hukum dugaan penyadapan. Ia berharap kepolisian dapat menangani perkara tersebut secara profesional dan objektif sehingga seluruh persoalan terungkap berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.
(red)
Pos terkait
